Home » » PEMKOT DORONG AGAR NELAYAN CANTRANG BISA MELAUT

PEMKOT DORONG AGAR NELAYAN CANTRANG BISA MELAUT

Written By Media Rakyat on Friday, 9 February 2018 | 14:50:00



TEGAL – (Media Rakyat). Menanggapi belum jelasnya izin kapal cantrang beroperasi, Pemerintah Kota Tegal akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar kapal cantrang bisa melaut kembali seperti yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (17/1). Demikian disampaikan Plt. Wali kota Tegal, M Nursholeh saat menerima kunjungan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi di ruang kerja Wakil Wali Kota Tegal, (23/1).
Plt. Wali Kota Tegal Siap mendukung aspirasi masyarakat nelayan, agar mendapat kejelasan mengenai diperbolehkannya kapal cantrang melaut, sebab, menurut Nursholeh saat dirinya turut menghadiri Audiensi dengan Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan  Susi pujiastuti di istana Negara beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo secara jelas menyampaikan bahwa kapal cantrang boleh beroperasi sampai batas waktu yang tidak ditentukan .
Ia menyayangkan nelayan cantrang belum bisa melaut, Nursholeh menambahkan, asal sesuai dengan koridor hukum, pihaknya siap melakukan upaya-upaya agar kapal cantrang bisa mendapat kejelasan izin untuk melaut. dan apabila diperlukan pihaknya siap berkirim surat baik ke Presiden maupun ke KKP.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi menyampaikan agar Plt. Wali Kota tetap mendukung situasi saat ini yang kondusif diantara belum adanya kejelasan izin untuk melaut.
Lalu M Syafriadi menyampaiakan saat ini dialapangan memang ada perbedaan persepsi, jika Presiden menyampaikan bahwa kapal cantrang bisa melaut diseluruh wilayah dan tidak ada batasan waktu, dan harus dikorrdinasikan dengan Pemerintah Kabupaten /Kota serta secara berangsur-angsur untuk mengganti alat tangkap, namun demikian Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa kapal cantrang hanya boleh beroperasi di laut Jawa dan ukurannya harus dibawah 30 Gross Ton, ini menurut nelayan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. (Daryani/MR/99).

IKLAN

Arsip Berita