Home » » PENGISIAN LHKPN DIUBAH MELALUI SISTEM ONLINE

PENGISIAN LHKPN DIUBAH MELALUI SISTEM ONLINE

Written By Media Rakyat on Friday, 10 November 2017 | 23:16:00



TEGAL – (Media Rakyat). Kini Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat dilingkungan Pemerintah kota Tegal akan dilaksanakan secara Elektrik LHKPN, Sebelumnya pejabat di lingkungan Pemkot Tegal sudah melaporkan LHKPN namun masih menggunakan kertas secara manual. Hal ini terungkap saat sosialisisasi penggunaan aplikasi Elektronik LHKPN dilingkungan Pemkot Tegal, di ruang Adipura, komplek balaikota Tegal, Rabu (8/11).
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan oleh perwakilan Direktorat LHKPN deputi pencegahan KPK Wuri Nurhayati bahwa setelah diterbitkannya peraturan KPK nomor 07 tahun 2016 tentang tatacara penyampaian dan pelaporan LHKPN, yang dulunya dilaporkan secara manual, sekarang bisa disampaikan secara elektronik.
Wajib lapor bisa langsung mengakses aplikasi. Ada beberapa perbedaan antara laporan LHKPN manual dan elektrik, yakni adanya perubahan tentang periode panyampaian laporan, jika sebelumnya periodenya adalah pada, awal menjabat, sedang menjabat, kemudian apabila terjadi promosi/mutasi atau pada saat jabatan yang sama per dua tahun  atau pada saat mengakhiri jabatan, dengan perubahan ini diubah menjadi setahun sekali yaitu disampaikan periode 1, yakni dari 1 Januari sampai 31 Maret dengan posisi harta tahun sebelumnya, penerimaan dan pengeluaran periode 1, contoh dari tanggal 1 Januari 2017sampai dengan 31 Desember 2017 dilaporkan pada Januari sampai 31 Maret 2018.
Sebetulnya peraturan tersebut sudah dilaksanakan per 1 januari 2017, dan harus mulai menggunakan aplikasi E-LHKPN, namun dalam pelaksanaannya masih ada dispensasi Karen masih dalam masa transisi dimana masa berlakuknya E-LHKPN, dispensasi masa transisi, ini terutama diberikan untuk wajib lapor yang sudah menyampaikan laporan LHKPN sebelumnya, bagi mereka yang sudah pernah lapor maka kewajibannya akan muncul di tahun 2018.
Dan untuk wajib lapor yang baru dilantik atau yang pensiun atau untuk keperluan lain misalnya proses pilkada atau proses seleksi hakim agung diharuskan melaporkan di tahun 2017.
Terkait mengenai sanksi kepada pejabat yang tidak melaporkan e-LHKPN, Wuri menyampaikan bahwa pihaknya hanya bisa memberi saran saja sedangkan sanksi diberikan oleh instansi masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing, misalnya saja apakah itu berupa sanksi administratif sesuai dengan PP 53 tahun  2010 atau mungkin ada sanksi tambahan, misalnya mensyaratkan tanda terima e-LHKPN untuk syarat Bidding, Wuri mencontohkan, bagi mereka yang tidak melaporkan e-LHKPN maka tidak bisa mengikuti seleksi lelang jabatan eselon II.
Sementara untuk data penyelenggara Negara yang belum mengirimkan laporan e-LHKPN ini bisa diakses melalui internet, dan ini bisa digunakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemkot Tegal atau inspektorat, bisa diketahui berapa pejabat yang sudah melapor dan siapa saja yang belum melapor.
Sementara itu, Plt. Walikota Tegal, Drs. Nursholeh, M.MPd saat memberikan sambutan dalam giat tersebut menyampaikan bahwa  menyampaikan bahwa pelaporan Laporam Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu elemen pendukung dari Clean Goveement, dalam mengisinya dibutuhkan kejujuran masing-masing individu penyelenggara negara terkaiy dengan kekayaan yang dimiliki, Nusholeh memerintahkan kepada seluruh pejabat wajib mencatat dan laporkan harta kekayaan yang dimiliki.
Nursholeh menyambut baik pembaharuan aplikasi e-LHKPN oleh KPK, karena dengan aplikasi tersebut bisa memudahkan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya, dan dengan sistem ini KPK bisa melakukan kontrol kapanmu dan dimanapun.
Sebagai bentukdukungan dari program KPK tersebut, pihak kini tengah disusun Peraturan Walikota yang akan mengatur tata cara pelaporan harta kekayaan. Ia berharao dala. Waktu dekat bisa segera diaelesaikan dan diberlakukan. (Daryani/MR/99)

IKLAN

Arsip Berita