Home » » PENJARINGAN SELEKSI PERANGKAT DESA DISINYALIR KENTAL AKAN SARAT KKN

PENJARINGAN SELEKSI PERANGKAT DESA DISINYALIR KENTAL AKAN SARAT KKN

Written By Media Rakyat on Monday, 15 May 2017 | 11:50:00

SLAWI -  (Media Rakyat) Seleksi Penjaringan Perangkat Desa yang diadakan di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Tegal kini jadi sorotan Masyarakat khususnya di kalangan Lembaga Swadaya Masyarak (LSM). Pasalnya, seleksi tersebut diduga tidak dilakukan secara terbuka dan tidak netral malah cenderung berpihak kesalah satu peserta yang memiliki kedekatan atau kerabat dekat Kepala Desa (KADES). Minggu 14/05/2017. 
Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Toipin, SH, MH mengungkapkan, Penjaringan perangkat Desa diduga banyak kecurangan, karena hampir rata-rata peserta yang lolos seleksi adalah kerabat dekat Kades atau Panitia setempat. 
Salah satu contohnya adalah di beberapa desa Kecamatan Jatinegara seperti Desa Sitail, dimana peserta yang lolos seleksi adalah adik Kades, di Desa Kedung wungu juga peserta yang lolos adalah anak dari Kades sendiri. di Desa Sumbarang, Cerih, dan Mokaha juga ditemukan hal yang serupa dan dimungkinkan masih banyak kejadian yang sama di Desa lain se Kecamatan Jatinegara. 
Ketidak netralan tersebut muncul dari salah satu peserta yang mengadu tentang kejanggalan yang membuat indikasi tersebut kuat akan kecurangan. Pasalnya salah satu peserta pada saat tertertulis maupun praktek mendapat nilai tinggi namun pada tes wawancara mendapat nilai rendah karena yg di beri nilai tinggi adalah kerabat dari Kades, Hingga pada saat akumulaisi nilai dari tes tertulis dan praktek peserta yg medapat nilai tertingi pada saat tes tertulis maupun praktek medapat nilai terendah pada saat tes wawancara, karena di duga tes wawancara berpihak pada kerabat Kades maupun Perangkat Desa lainya. 
Kejadian tersbut sangat disayangkan Topin karena ketidak netralan dari Panitia seleksi dan pengawas pelaksanaan seleksi tersebut malah akan jadi rawan gugatan, karena kental akan sarat KKN dan pasti akan muncul aduan-aduan lain dari pihak masyarakat. Dan bilamana nanti kami temukan adanya unsur KKN untuk meloloskan salah satu peserta maka akan kami proses secara Undang Undang yang berlaku, baik secara Perdata maupun Pidana. "Kami akan melakukan upaya hukum bila nanti kami temukan adanya unsur suap pada pihak-pihak terkait, bahkan akan kami laporkan ke PTUN untuk pembatalan SK nya". Tegasnya. (Rid/MR/99)

IKLAN

Arsip Berita