Home » » PEMBUKAAN MASA MUSRENBANG DAN SOSIALISASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

PEMBUKAAN MASA MUSRENBANG DAN SOSIALISASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Written By Media Rakyat on Wednesday, 8 February 2017 | 08:03:00

SEMARANG – (Media Rakyat). Pembukaan Masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 di mulai, bertempat di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa ( 7/2/2017).
Hadir sebagai pembicara Menteri Dalam Negri, Cahyo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc,
Acara juga di hadiri Walikota Bupati, ketua DPRD, BAPPEDA Kota Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah, Organisasi Wanita, organisasi agama, partai politik, Asosiasi profesi, BANK, LSM, lembaga Donor.
Seperti sering diungkapkan Walikota Tegal, KMT. Hj. Siti Masitha Soeparno dalam setiap kesempatan bahwa Program pemerintah sekarang ini memperbanyak taman taman, RTH dibenahi, wisata Kuliner khas Kota Tegal dan merevitalisasi PAI serta memperkenalkan pantai Muarareja yang nyaman dan asri serta merupakan destinasi wisata yang dapat menambah pendapatan asli daerah.
“ Ada hal yang menarik tentang pariwisata , supaya setiap daerah ada destinasi wisata yang di unggulkan, kita punya PAI, kita punya arah untuk mengembangkan pantai Muarareja ini yang akan segera ditindaklanjuti senyampang kebijakan provinsi maupun pusat bahwa setiap daerah harus ada destinasi wisata.” Ungkap Plt Sekda Kota Tegal, Dyah Kemala Sintha, menanggapi sesi Tanya jawab ketika acara tersebut berlangsung
Lebih lanjut dikatakan oleh Dyah, bahwa Kota Tegal sedang melakukan musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan dilanjutkan dengan tingkat Kota.
“ Dengan kita mengikuti rencana kerja pembangunan di Provinsi Jawa Tengah maka nanti musrenbang Kota akan menyesuaikan pokok pokok pikiran yang tadi sudah disampaikan pada saat RKPD, termasuk kebijakan kebijakan pusat yang tadi disampaikan oleh Bapenas, Mendagri dan arahan dari Gubernaur, sehingga ada sinkronisasi arah perencanaan supaya program program yang kita rencanakan itu sesuai dengan kebijakan pusat maupun provinsi.” Ucap Dyah saat mendampingi Walikota Tegal, KMT, Hj. Siti Masitha Soeparno di acara tersebut
“ Yang menarik justru diskusi dari daerah, dimana dibutuhkan keadilan pada saat Pemerintah Pusat memberikan dana pada daerah ada tranparansi, akuntabilitas dan keadilan.” Tambah Dyah
“ Ada satu daerah yang sama sekali tidak pernah memperoleh bantuan keuangan, tapi justru ada satu daerah yang terus menerus mendapat bantuan keuangan maupun DAK.” Imbuh Dyah.
Dyah juga mengkapkan bahwa kata kunci dari semua itu adalah komunikasi, dimana harapannya daerah itu harus rajin rajin menyambangi provinsi, DPR nya maupun pusat supaya memperoleh perhatian dan memperoleh anggaran yang dibutuhkan.
“ Karena memang anggaran terbatas permintaannya banyak  sehingga kalau tidak menjalin komunikasi maka semua tergantung kepada selera pemberi karena kurang berkomunikasi , itulah satu hal yang patut untuk ditindak lanjuti komunikasi untuk memperoleh anggaran yang di butuhkan daerah.” Ungkap Dyah
Sementara itu disela sela acara Kepala BP4D, Ir. Nur Effendi, M.Si mengungkapkan bahwa hasil musrenbang kota akan dibawa kejenjang yang lebih tinggi yaitu provinsi.
“ Kota Tegal akan di undang ke tingkat yang lebih tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan daerah melalui BANKEU, jadi daerah daerah sudah diminta data data apa apayang di mintakan melalui BANKEU.” Ungkap Nur Effendi.
“ Semua kebutuhan yang di usulkan dalam Bankeu meliputi fisik dan non fisik , kita berharap Bankeu tetap berjalan jangan sampai berkurang, kalau bisa naik karena kebutuhan daerah untuk pembangunan juga naik.” Pungkas Nur Effendi.
Saat memberikan sambutan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Tengah bertekad akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari yaitu dengan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran , pertumbuhan infrastruktur, kedaulatan pangan, kedaulatan energy, tata kelola pemrintahan yang menciptakan kondusivitas dan demokratisasi
Mentri Dalam Negri, Cahyo Kumolo juga menyampaikan bahwa untuk jangka menengah sampai jangka panjang yang di lakukan pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena seKtor tersebut padat modal dan berdampak panjang.
“ Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine, perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi.” Ungkap Cahyo.
“ Pemerintah menilai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, penguatan daerah perbatasan dan pulau pulau terluar.” Tambah Cahyo
“ Area rawan korupsi biasanya terdapat dalam belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, belanja hibah dan bansos, pengadaan barang dan jasa pajak dan retribusi daerah ( Penerimaan daerah ).” Pungkas Cahyo mengingatkan
Dalam kesempatan itu Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementrian Perencanaan pembngunan Nasional, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc  menyampaikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah dalam rancangan awal RKP 2018, akan melakukan pendekatan penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program dan penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan holistic- tematik, integrative dan spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2018, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dan perkuatan integritas sumber pendapatan. (Daryani/MR/99).

IKLAN

Arsip Berita