Home » » WALIKOTA TEGAL ADAKAN RAKOR DENGAN SKPD

WALIKOTA TEGAL ADAKAN RAKOR DENGAN SKPD

Written By Media Rakyat on Saturday, 31 December 2016 | 23:30:00



TEGAL- (Media Rakyat). Realisasi hasil kunjungan Studi Tiru ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kab Banyuwangi segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Tegal pada tahun anggaran 2017. Hal itu dikatakan Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno saat memimpin Rapat Koordinasi Hasil Kunjungan Studi Tiru di Gedung Adipura. Rabu (28/12) Sore.
Walikota menyampaikan kegiatan studi tiru yang telah dilaksanakan harus segera ditindaklanjuti hasil nya.  Adapun salah langkah untuk mewujudkannya yaitu dengan membangun sistem yang terintegrasi disetiap SKPD guna mempercepat realisasi program kerja. Selain itu setiap SKPD juga dituntut untuk membentuk konsep kerjasama menggunakan formula yang tidak melanggar aturan.
Kepada seluruh Jajaran Kepala SKPD yang hadir dalam Rakor tersbut,  walikota meminta  capaian dan prestasi dibidang layanan publik yang diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kabupaten Banyuwangi agar segera diaplikasikan di Kota Tegal.
Diantaranya adalah Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap (SIMARI) milik RSUD AM. Parikesit yang mampu mengelola data ketersediaan tempat tidur sehingga mampu memberikan informasi yang tranparan mengenai waktu tunggu/daftar urut pasien rencana rawat inap. 
Selain itu terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kutai Kartanegara, Balikpapan, maupun Banyuwangi yang dinilai sudah cukup tertib karena sudah ditempatkan dan diatur waktu berjualanya,  dikatakan walikota  bersihnya trotoar dari PKL serta adanya sentra kuliner juga telah menjadi rencana program Pemkot Tegal di tahun 2017. Sehingga harapannya setelah pembenahan pada trotoar yang sampai saat masih berlangsung telah selesai, tidak ada lagi PKL yang berjualan diatas trotoar.  Selain itu ditahun yang sama Pemkot Tegal juga akan membenahi seluruh pasar yang ada di Kota Tegal dari pasar tradisional menjadi pasar semi modern
Dalam bidang penegakan disiplin PNS, Pemerintah Kota Tegal juga akan memperketat kehadiran PNS melalui mesin absensi finger print ( sidik jari ) sebanyak 4 kali tiap hari yakni saat masuk kerja, keluar istirahat, masuk setelah istirahat dan pada saat pulang hal itu akan di terapkan.   
Sementara itu terkait program Kota Layak Anak (KLA), Walikota meminta hal itu agar segera diaplikasikan dengan memperbanyak sarana dan prasarana  ramah anak seperti Taman Kota dan serta Ruang Terbuka Hijau yang nyaman dan dilengkapi dengan Wi Fi.  
Prestasi Bappeda Kutai Kartanegara yang mendapat  Anugerah Pangripta Nusantara (APN) peringkat 1 Tk. Prov Kaltim juga tidak luput dari sorotan walikota.
“Seperti halnya Kabupaten Kutai, Kota Tegal idealnya juga harus mempunyai sistem perencanaan menggunakan Information Communication Technology (ICT) yang tersambung dengan kelurahan dan desa serta seluruh SKPD”,ucapnya. “Selain itu proses perencanaan dari musrenbangdes, musrenbangcam, musrenbangkab, juga diharapakan dapat dilakukan secara agar online dengan menggunakan aplikasi”,imbuh walikota
Sementara itu untuk mewujudkan Predikat WTP walikota berharap kepada Inspektur, DPPKAD dan SKPD agar dalam penyusunan laporan keuangan harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kota Tegal juga menyoroti pencapaian predikat sebagai Kota terbersih se-Asia Tenggara dan memperoleh 17 Kali Adipura dengan sebutan Adipura Purnabakti yang disandang Kota Balikpapan. Melalui Peraturan Daerah tentang Kebersihan Kota Balikpapan memberikan sangsi yang tegas bagi yang melanggar, sehingga masyarakat Kota Balikpapan sudah memahami dan merasa memiliki untuk membuang samapah pada waktu yang telah ditentukan.
Dikatakan walikota tahun 2017 adalah tahun pembangunan, pembangunan harus terlihat langsung oleh masyarakat. Walikota mencontohkan objek wisata PAI diharapkan akan menjadi ikon wisata Kota Tegal sebagai daerah tujuan wisata, untuk itu semua kegiatan akan dialokasikan di PAI.  “Sehingga Alun-alun, Taman, dan lapangan benar-benar difungsikan sebagi area fasilitas umum bukan untuk hal komersil”, pungkas walikota. (Daryani/MR/99).

IKLAN

Arsip Berita