Home » » WALIKOTA TEGAL TANDA TANGANI RENCANA AKSI KINERJA AKUNTABILITAS INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN KPK RI.

WALIKOTA TEGAL TANDA TANGANI RENCANA AKSI KINERJA AKUNTABILITAS INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN KPK RI.

Written By Media Rakyat on Wednesday, 19 October 2016 | 11:25:00

Walikota Tegal tandatangan integritas pelayanan publik
SEMARANG-(Media Rakyat). Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno bersama dengan 34 Kepala Daerah Kabupaten /Kota lainnya Se-Jawa Tengah menandatangani Komitmen Bersama Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah pada acara “Rakor Koordinasi Bupati/Walikota Dalam Rangka meningkatkan Kinerja Akuntabilitas-Integritas Pelayanan Publik Se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (18/10).
Acara Penandatangan dilakukan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Pimpinan KPK Basaria Panjaitan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkomitmen untuk melaksanakan program rencana aksi koordinasi, supervise dan pencegahan KPK RI dalam bidang Akuntabilitas pengelolaan dan penerapan E-Planning dan E-Budgetting dan pengadaan barang dan jasa. Pembangunan Integritas dengan pelaporan LHKPN dan Pengelolaan Gratifikasi. Selain itu pelayanan publik perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu. Aplikasi SiJaga Pendidikan dan Si Jaga Kesehatan. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan penguatan kelembagaan APIP dan Pengembangan SDM pengawasan dan Profesionalisme APIP.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan momentum memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. “Forum ini untuk menindaklanjuti berbagai temuan yang selama ini masih menjadi permasalahan di birokrasi”. Ungkapnya.
“Pengalaman Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan Kepolisian terhadap adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan selam ini seharusnya dapat dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Oleh karena itu Ganjar mengajak untuk memulai memperbaiki sistem pelayanan publik menjadi lebih terbuka.
Dikatakan Ganjar Pemerintah Provisni Jawa Tengah akan menjadikan Rumah Sakit dan Samsat menjadi awal model percontohan tranparansi pelayanan publik menggunakan aplikasi yang dapat diakses masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat menggunakan aplikasi buatan sendiri. Kedepan semua laporan harus berbentu “e-report” sehingga masyarakat luas dapat mengaksesnya.
Sementara itu Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan masih banyak program-program dari pemerintah daerah yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu KPK berharap penandatanganan rencana aksi yang dilakukan hari ini jangan hanya dijadikan momen seremonial semata, tetap kita harus komitmen dan sepakat untuk menjalankannya di daerah. “KPK akan mendampingi proses pelaksanaanya”.Ucapnya.
“Intinya jika tidak ingin ada korupsi maka semua program pelayanan di pemerintahan harus transparan”.Tambahnya. Dengan adanya tranparasi program kedepan masyarakat dapat mengetahui berapa jumlah dan penggunaan dana yang dikelola Pemrintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kota.
Oleh karena itu KPK saat ini sudah menyiapkan aplikasi e- government yang beberapa diantaranya sudah  diterapkan di beberapa daerah. “Jika ada walikota atau bupati yang ingin aplikasi itu diterapkan didaerahnya akan diberikan gratis”. Ucapnya. Nantinya aplikasi itu dapat dijalankan oleh Tim yang ditunjuk Kabupaten/Kota yang terlebih dahulu dilatih melalui workshop  atau pelatihan penggunaanya.

Sementara itu walikota dalam keterangannya menyatakan akan siap melaksanakan Rencana Aksi Kinerja Akuntabilitas Integritas Pelayanan Publik yang ditandatangani hari ini untuk menuju Kota Tegal yang sejahtera dan bermartabat.(Daryani/MR/99)

IKLAN

Arsip Berita