Home » » CEGAH KOMONIS MASUK SEKOLAH, GBN GELAR SEMINAR GUNA MEWASPADAI NASIONALISME DI KOTA TEGAL

CEGAH KOMONIS MASUK SEKOLAH, GBN GELAR SEMINAR GUNA MEWASPADAI NASIONALISME DI KOTA TEGAL

Written By Media Rakyat on Tuesday, 2 August 2016 | 19:48:00

Seminar Kewapadaan Nasional
TEGAL - (Media Rakyat). Sebanyak 350 Siswa/i SMP, SMA dan SMK se-Kota Tegal mengikuti “Seminar Kewaspadaan Nasional” dengan tema “Waspada dan Siaga Kebangkitan Komunis Indonesia Gaya Baru Dalam Kerangka Keutuhan NKRI” yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Bela Negara (GBN) Kota Tegal di Gedung Adipura, Kompleks Balaikota Tegal, Senin (1/8). Hadir dalam seminar Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) GBN Jateng Moch. Mustofa, dan Kolonel (Purn) Samsudin, Kodim 0712 Tegal Kapt. Invantri Juwedi.Ketua DPD GBN Kota Tegal Drs. Rismono, MPd mengatakan seminar ini merupakan yang pertama kalinya diadakan mengingat GBN Kota Tegal baru diresmikan pada tanggal 7 Mei 2016.
“Di Provinsi Jawa Tengah sendiri GBN baru ada empat yaitu, Kota Tegal, Kab. Pemalang. Kab Batang dan Pekalongan Raya,”kata Rismono menambahkan tujuan diadakan seminar ini adalah untuk membuat sekat atau pemisah kepada kelompok yang akan mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi menggunakan integritas moral yang berkualitas. Mengingat Komunis gaya baru yang muncul sekarang ini tidak seperti Komunis tahun 65-an yang mudah dideteksi. Menurutnya Komunis pada saat sekarang sudah membaur di dalam masyarakat. Karena itu adanya seminar ini untuk memunculkan kecerdasan integritas moral pada siswa dan guru untuk mencegah ajaran paham komunis agar tidak masuk ke sekolah. “Karena apabila pemahaman ini masuk ke sekolah dan  apalagi kurikulum akan sangat sulit diberantas,” ungkap Rismono.
Dalam sambutannya Walikota menyambut positif adanya seminar dengan tema “Waspada dan Siaga Kebangkitan Gerakan Komunis Indonesia Gaya baru dalam Kerangka Keutuhan NKRI” yang digelar pengurus DPD GBN Kota Tegal.Menurutnya kemunculan komunis gaya baru menjadi ancaman yang perlu diwaspadai salah satu cirinya adalah selalu mengusung tema atau semangat yang dikaitkan dengan serba liberalisasi diberbagai bidang. Seperti contoh yang menonjol adanya wacana penghapusan Kolom Agama dalam KTP sehingga mengaburkan identitas agama seseorang. Walikota juga mendukung sikap pemerintah pusat yang sejauh ini menolak untuk meminta maaf pada keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut nya sikap tersebut merupakan bentuk konsistensi Pemerintahan Jokowi-JK untuk menghapus sejarah kelam atas tragedi tersebut, dan berniat tidak akan mengulangi lagi.
Selain itu, memaafkan PKI atas kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukannya terhadap rakyat Indonesia berarti memaklumi terjadinya aksi kejahatan kemanusiaan. Sebab dalam sejarah, tercatat PKI melakukan tiga kali upaya pemberontakan yang puncaknya adalah kudeta berdarah tahun 1965. Dalam TAP MPRS No. 25 tahun 1966 tentang pelarangan dan pembubaran PKI dan UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara secara tegas dinyatakan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme dan leninisme dalam segala bentuk yang diancam dengan ancaman pidana.  “Memaafkan PKI yang atheis berarti menentang TAP MPRS No. 25 tahun 1966, dan mengingkari Pancasila dan UUD 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkas Walikota.
Altalion Sahidillah, siswa SMK Dinamika Kota Tegal yang menghadiri seminar mengatakan kaget atas bangkitnya paham Komunis, padahal selama ini tidak ada pikiran jika Komunis bangkit lagi apalagi bahayanya Komunis tidak terlihat sekarang. Altalion berharap agar Komunis jangan sampe bangkit lagi karena dikhawatirkan akan terjadi peperangan dan sebisa mungkin menghindari mereka Dalam seminar tersebut peserta dijelaskan bagaimana kronologis PKI terbentuk, sejarah lahirnya dan keterlibatannya dalam pemberontakan. Peserta juga diajak menganalisa dan menyimpulkan materi yang disampaikan narasumber. Rencananya setelah adanya seminar ini akan dilanjutkan dengan penerapan hal-hal yang bersifat aplikatif misal materi latihan dasar kepemimpinan disekolah-sekolah untuk menanamkan bahwa ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari kondisi sekarang ini. (Daryani/MR/99)

IKLAN

Arsip Berita