Home » » PENCATATAN ASET MILIK PEMKOT SUDAH LEBIH BAIK

PENCATATAN ASET MILIK PEMKOT SUDAH LEBIH BAIK

Written By Media Rakyat on Wednesday, 20 July 2016 | 11:25:00

Penyampaian Berkas Pandangan Umum
TEGAL – (Media Rakyat). Pemerintah Kota Tegal telah melakukan pencatatan yang lebih baik terhadap aset yang dimiliki.Sementara pada tahun 2013 hingga 2015 BPK telah memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemkot Tegal.
Terhadap pengecualian tersebut, Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno menyebut disebabkan aset-aset, Karena tidak diperolehnya data secara lengkap baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. “Namun demikian kondisi saat ini pencatatannya sudah lebih baik,” ungkap Walikota Tegal dalam Rapat sidang paripurna DPRD
Walikota Tegal atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Tegal tentang Raperda LPP APBD Tahun Anggaran 2015, Selasa (19/7). Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo SH,
Pencatatan yang dilakukan oleh Pemkot Tegal dalam penyusunan Laporan Keuangan disebutkan Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)
“Dengan menggunakan SIM BMD tersebut telah dihitung besaran akumulasi penyusutan barang milik daerah (aset tetap) tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal No. 28 /2015 tetang Kebijakan Akuntansi,” jelas Walikota.
Data Akumulasi Penyusutan tersebut disebutkan Walikota Tegal telah lengkap dengan rinciannya dan telah disampaikan ke Auditor BPK RI untuk dijadikan dasar Jurnal Koreksi pada Laporan Keuangan Pemkot Tegal tahuun 2015 Unaudited.
“Namun sampai dengan akhir pemeriksaan, Auditor BPK RI tidak memberikan konsep jurnal koreksi atas laporan keuangan Pemkot Tegal Tahun 2015 unaudited sehingga data tersebut dianggap sudah benar,” jelas Walikota.
Walikota juga menjelaskan mengenai rekapitulasi realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana yang tertaung dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, belum disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Hal ini dikarenakan perbedaan pendekatan penyusunan Laporan realiasi penggunaan dana BOS dimana dalam rekapitulasi laporan dana BOS menggunakan pendekatan delapan standar pendidikan. Sedangkan dalam laporan keuangan Pemda menggunakan pendekatan kode rekening belanja daerah,” jelas Walikota.
Sementara Untuk penjelasan aset tetap yang dikecualikan oleh BPK RI sebesar Rp. 22.141.501.874,00 adalah aset yang berada di Dinas Pendidikan Kota Tegal. Seluruh aset tersebut dikecualikan oleh BPK RI karena aset senilai Rp. 17.247.979.925,00 adalah aset Dinas Pendidikan yang dalam penyajiannya tidak dilengkapi dengan informasi lokasi keberadaanya, dan aset tetap senilai RP 4.893.521.949,00 disajikan dalam satuan paket (tidak terinci). Untuk menanggulangi itu Pemerintah Kota Tegal telah melakukan inventarisir ulang aset yang berada di semua sekolah dasar, diharapkan muncul data riil dan valid, selain itu juga telah berkoordinasi dengan SKPD terkait , peningkatan SDM pengelola aset, serta pembentukan tim penyelesian permasalahan penataan aset dinas pendidikan dan pendampingan dari BPKP.
Adapun Rasio Keuangan Daerah Kota Tegal masuk dalam kategori cukup/sedang mengingat perbandingan antara belanja langsung sebesar 57,20 % dan belanja tidak langsung 42.80%, dan untuk rasio efesiensi terhadap pengeluaran menurut Walikota akan lebih dicermati dalam perencanaan dan penganggaran belanja daerah.
Terkait penaganan permasalahan yang terjadi di berbagai tempat seperti penanganan rob Pemerintah Kota Tegal telah melakukan langkah pencegahan seperti memaksimalkan Kolam Retensi,membangun tanggul laut, normalisasi drainase, serta berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal.
Permasalahan –permasalahan lainnya di masyarakat seperti perjudian, miras dan pungutan liar di sekolah, Pemerintah Kota Tegal mengajak Jajaran Forkopimda unbtuk bersama-sama berperan aktif memberantas serta mengajak masayarakat untuk ikut mengawasi.
Mengenai pembayaran pokok hutang pasar pagi, walikota menjelaskan sesuai perjanjian No. 181/002 antara PT. Sinar Permai dengan Pemerintah Kota Tegal Tanggal 7 Oktober 2015 di tahun 2016 tidak ada pembayaran pokok hutang pasar pagi.
Terkait pembangunan TPST di tiap kelurahan , Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru) akan membangun TPST yang sekaligus berfungsi sebagai Bank Sampah di setiap kelurahan. ( Ddaryani/MR/99 )

IKLAN

Arsip Berita