Home » » KEPUTUSAN MUNAS V APEKSI JADI PIJAKAN UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA

KEPUTUSAN MUNAS V APEKSI JADI PIJAKAN UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA

Written By Media Rakyat on Thursday, 28 July 2016 | 23:33:00

Pembukaan Munas V Apeksi
JAMBI-(Media Rakyat). Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Abadi Suite Grand Room, Kota Jambi, Rabu (27/7).
Pembukaan Munas V Apeksi dihadiri Gubernur Jambi Zumi Zola, para walikota termasuk Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno dan pejabat pemerintah lainnya. Hadir berasama Walikota Tegal Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH, Asisten I Drs. Imam Badarudin, Kepala DPU Kota Tegal Sugiyanto, ST, MT, Kepala Bappeda Kota Tegal Drs. Nur Efendi, Plt. Kepala Dinporabudpar Drs. R. Supriyanta, Plt. Dinkop UMKM dan Perindag Drs. Soeripto, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal M. Rudy Hersetyawan, MSi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ir. Nunik Pratiwi, Kepala Bagian Humas Protokol Setda Kpta Tegal Dra. Hendiati Bintang Takarini, MM, Plt. Kepala Bagian Umum Setda Kota Tegal Heru Prasetya. 
Dalam arahannya, Soni menyampaikan tentang tema, "Pelaksanaan Otonomi Pasca Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Daerah. tentang pemerintahan. penyelenggaraan dalam perubahan adalah pembagian urusan pemerintah daerah seperti pendidikan menengah.
“Semua dalam kondisi kebingungan. Oleh karena itu Munas dapat memperjelas dan menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah,” ungkap Soni.
Soni juga menyoroti tentang kelurahan, terutama yang berada di kabupaten ingin “berubah kelamin” dari kelurahan menjadi desa. Itu dulu mereka berebut (menjadi kelurahan). Sekarang desa punya dana desa milyaran setiap tahun. Sementara kelurahan tidak dapat apa-apa,” ungkap Soni.
Menurut Soni, implikasi hal tersebut ke tingkat nasional antara lain bahwa pembinaan kelurahan dan desa berbeda. “Desa dibawah Dirjen pembinaan desa sementara kelurahan terintergasi perangkat daerah,” ungkap Soni. Sementara untuk mempertahankan
status perlu super infus agar tidak mengubah kelurahan menjadi desa yang diberikan oleh kepala daerah ''Tolong dicegah karena kelurahan menjadi desa. Semakin besar yang pindah akan turun indikator penilaian kemajuan sebuah kota.dan mencegah agar kelurahan tidak berubah menjadi desa,” pinta Soni.
Selain isu kelurahan kembali jadi desa, Dirjen Otda menyinggung mengenai kota cerdas. Ia meminta kedepan seluruh kota-kota harus menjadi kota cerdas pintar smart city. Surabaya model yang telah laksanakan smart city. Semuanya pakai e-planning, e-controling, e-healt, e-school, procurement.
“Semua berbasis e. Ke kelurahan gak datang perlu cukup dengan HP. Smart city bisa kurangi frekuensi pembengkakan biaya operasional,” sebut Soni.
Kemendagri smart city, mewujudkan untuk Sementara untuk melaksanakan simposium smart city yang diikuti oleh 40 kota lebih yang bekerja sama dengan Gajah Mada.
Selain itu, pada tanggal 20 Agustus 2016 seluruh Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia ''Struktur Pemda SOTK. sudah terbitkan PP 18 Tahun 16 pengganti PP 41 yang diatur mengenai SOTK,. Kemudian mengenai sekolah menengah yang urusannya diambil alih ke Pemprov.ungkapnya,
Sementara itu Gubernur Jambi Zumi Zola mengajak peserta Munas V Apeksi untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata di Jambi dan mencicipi kuliner khas Jambi. “Batik Jambi untuk menambah koleksi batik. Jangan lewatkan wisata kuliner kami tempoyak, pindang patin dan mie celor. Kita punya Candi Muaro Jambi yang berjarak sekitar 1 jam. Tentunya jangan sampai lewatkan kesempatan ini,” ajak Zumi Zola.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Periode 2012-2016 Dr. Itr. G S Vicky Lumentut, SH., M.Si, DEA mengatakan Munas V APEKSI Tahun 2016 memilih Dewan Pengurus dan Pengawas APEKSI masa bhakti 2016-2020" empat tahun kerja APEKSI mrmbahas kebijakan program kedepan, dan menyusun rekomendasi Munas “Rekomendasi internal maupun untuk pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Lumentut menyebut UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa pencalonan Kepala Daerah dari PNS diwajibkan mengundurkan diri. “Terkait hal tersebut Apeksi memohon kepada Pemerintah Pusat Dirjen Otda untuk kiranya dapat melakukan evaluasi dan kami mengusulkan untuk dilakukan revisi terhadap UU tersebut,” ungkap Lumentut.
Lumentut menyebut Munas V Apeksi dimeriahkan dengan berbagai rangkaian kegiatan. Antara lain Pameran Indonesia City Expo//Pekan Promosi kota-kota di Indonesia yang menampilkan produk-produk unggulan dari masing-masing Pemkot, Perusahaan Nasional,maupun Perusahaan Swasta dan lain-lain.
Pameran yang berlangsung Rabu (27/7) hingga Minggu (31/7) dibuka oleh Gubernur Jambi Zumi Zola, Pemkot Tegal melalui Dinkop UMKM dan Perindag Kota Tegal menampilkan produk-produk unggulan Kota Tegal antara lain batik Tegal, Sarung Tenun, Kerajinan Kulit Ikan Pari, makanan khas Tegal.
Sementara itu, dalam Pawai Budaya Nusantara yang diikuti oleh Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno, Plt. Sekda dan Kepala SKPD dengan berpakaian khas Kota Tegal berjalan kaki dari halaman kantor Walikota Jambi menuju Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Baru Jambi sebagi tempat pembukaan Indonesia City Expo. ( Daryani/MR/99)

IKLAN

 

Arsip Berita