Home » » ASET PEMKOT TEGAL BERALIH KE PUSAT DAN PROVINSI

ASET PEMKOT TEGAL BERALIH KE PUSAT DAN PROVINSI

Written By Media Rakyat on Friday, 22 July 2016 | 12:33:00

Kunker Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah
TEGAL – (Media Rakyat). Banyak aset Pemerintah Kota Tegal yang beralih ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Nilai aset milik Pemkot Tegal yang beralih ke Pemerintah Pusat sebesar Rp. 4.912.648.100 dan ke Pemerintah Povinsi Rp. 47.765.567.213.
Hal tersebut terkuak saat  kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Lantai I Setda Kota Tegal. Rabu (20/7). Kunjungan kerja tersebut membahas tentang alih status aset Pemkot Tegal ke Provinsi termasuk status PNS sebagai dampak pelaksanaan UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut  terdapat format baru dalam penyelenggaraan urusan konkuren atau pelimpahan kewenangan aset dari kab/kota ke pemprov.
Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng. H. Masruhan Syamsuri mengatakan pada dasarnya peralihan aset termasuk status PNS merupakan hal yang berat. “Komisi A DPRD Prov. Jateng ingin mengetahui dampak yang terjadi terhadap PAD di Kota Tegal, serta persiapan penyerahan aset yang sudah dilakukan Pemkot Kota Tegal,” kata Masruhan.
Dalam paparannya Asisten I Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin mengatakan adanya pelimpahan aset Pemerintah Kota Tegal ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menimbulkan penurunan kekayaan daerah, selain itu juga derdampak penurunan PAD .  
“Masalah pelimpahan aset Pemerintah Kota Tegal ada penyelesaian secara adil, mengingat aset Pemerintah Provinsi yang ada di daerah tidak bisa dipergunakan secara maksimal,” tambah Imam.
Adapun nilai aset Pemerintah Kota Tegal yang beralih ke Pemerintah Pusat sebesar Rp. 4.912.648.100 dan ke Pemerintah Povinsi Rp. 47.765.567.213.
Terkait alih status PNS, Kepala BKD Kota Tegal. Drs. Irkar Yuswandi Appendi, MM menambahkan sebanyak 546 PNS Pendidikan Menengah Kota Tegal  beralih statusnya menjadi PNS Provinsi, terdiri dari  501 Guru, 41 Staf Adminsitrasi, dan 4 Pengawas. Selain di Sekolah beberapa PNS di Lingkungan Dinas Kelautan Juga akan beralih ke Provinsi hanya saja pelaksanaanya menunggu Perka BKN,” ungkap Irkar.
Sementara itu, dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 jumlah PNS Provinsi yang berjumlah 17.000 mendapat tambahan  29.000 . Hal ini di khawatirkan akan berdampak dengan beban keuangan di provinsi terkait pemberian TPP PNS.(ARIS PURWANTO)(Daryani/MR/99)

IKLAN

Arsip Berita