Home » » TERINDIKASI KORUPSI SEKOLAH DASAR PENERIMA BANSOS DIPOLISIKAN

TERINDIKASI KORUPSI SEKOLAH DASAR PENERIMA BANSOS DIPOLISIKAN

Written By Media Rakyat on Wednesday, 11 March 2015 | 09:35:00

Ahmad S dan Slamet Rois  menunjukan bukti dugaan penyimpangan.
      Slawi (Media Rakyat). Bansos yang dikucurkan untuk Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tegal Tahun 2014, melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dirjen pendidikan Dasar Direktorat pembinaan Sekolah Dasar (SD) tahun 2014, untuk 20 SD dengan nilai bantuan sebesar Rp.54.000.000 untuk masing-masing Sekolah Dasar (SD). menjadi sorotan sejumlah LSM yang ada dikabupaten tegal.
      Dana Bansos tersebut bertujuan untuk menyediakan dan melengkapi peralatan pendidikan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (E.Learning) untuk mendukung pelaksanaan mutu pembelajaran di SD, namun sayangnya pemberian Bansos tersebut diduga banyak penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan harapan pemerintah. 
      Dari hasil monitoring yang dilakukan Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gali Informasi Lintas Sektoral (GILAS) dan Bintang Nusantara (BINUS) mencium  adanya indikasi dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (KEPSEK) selaku Pengguna Anggaran. 
      Menurut Ahmad Sarbini selaku ketua harian LSM Binus menuturkan bahwa, Lembaganya baru saja melaporkan 20 KEPSEK penerima Bansos kepada pihak Kepolisian Pores Tegal, Selasa (10/3/2014). Dalam laporan tersebut diduga ada penyimpangan spesifikasi dan mark-up harga barang, terutama setelah dilakukan survey di 2 toko maupun di online, untuk pembelian 4 unit laptop, 2 unit LCD projector, 2 unit scren projektor, 2 unti printer + scaner, 3 unit modem router Wifi dan 4 unit sepeker aktif, harganya sebesar Rp.31.000.000. Sedangkan dana Bansos sebesar 54 juta rupiah dipotong pajak 11% dan Rp.1.500.000 untuk Tim pelaksana, sisanya tingal 47,3 juta. "Jelas ada kerugian Negara kurang lebih sekitar 16,2 juta dikalikan 20 SD". Tuturnya. 
     Sementara itu Ketua LSM GILAS, Slamet Roisudin menambahkan. "Sesuai Petunjuk Tenkis Bansos tersebut merupakan swakelola murni, namun pada kenyataanya pihak Sekolah mengunakan pihak ke 3 sebagai penyedia barang, itu jelas sudah menyalahi juknis." pungkasnya. (Farid/MR/99)

IKLAN

Arsip Berita