Home » » DPRD KAB. PEMALANG GELAR RAPAT TERBATAS TERKAIT DUGAAN BSM DIJADIKAN AJANG KAMPANYE

DPRD KAB. PEMALANG GELAR RAPAT TERBATAS TERKAIT DUGAAN BSM DIJADIKAN AJANG KAMPANYE

Written By Media Rakyat on Sunday, 19 January 2014 | 18:08:00

DPR D Kab. Pemalang saat rapat terbatas dengan Dinas.
      PEMALANG (Media Rakyat). Bantuan untuk siswa miskin (BSM) di Kabupaten Pemalang diduga telah menjadi ajang kampanye dari sebuah Partai Politik untuk menarik simpati masyarakat, naasnya selain menjadi andalan untuk meraih masa ternyata dalam penyalurannya diduga telah terjadi pemotongan setelah diterimakan oleh penerima bantuan. 
        Terkait hal itu unsur pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua Agus Sukoco SE MM, HM Rois Faishal, H Noor Rosyadi SE MM, Muntoha SH MHum meminta kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus pemantauan langsung di lapangan sehingga bantuan dapat diterima secara utuh oleh siswa yang membutuhkan dan tidak dipolitisasi. "Kami sudah mendapat laporan adanya oknum-oknum yang mengumpulkan warga masyarakat dan menyatakan bahwa BKM yang diterima merupakan usulan dari partai yang bersangkutan, selain itu ada juga yang melakukan pemotongan dana tersebut, padahal menurut informasi jumlah siswa di Kabupaten Pemalang yang menerima bantuan mencapai 57 Ribu orang,"tandas Ketua DPRD Agus Sukoco SE MM usai rapat pimpinan kepada wartawan, Selasa (14/1). 
      HM Rois Faishal menambahkan, bahwa sebenarnya Bantuan Siswa Miskin merupakan usulan dari Pemerintah Daerah melalui Bupati kepada pemerintah pusat, yang kemudian dicairkan melalui Kantor Pos dan Bank. Sehingga diminta Dindikpora segera memberikan pelurusan kabar kepada masyarakat, agar warga tidak terkecoh dengan politisasi yang dilakukan. 
      Pengawas Cek Kepala Bidang SMP/SMA Drs Khalimi dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa BSM bertujuan untuk membantu siswa kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa yang terkait sekolah seperti tas dan lain-lain, dan bantuan ini diterimakan kepada siswa yang bersangkutan. Jenisnya ada 2 yakni yang diusulkan oleh sekolah dan diterimakan melalui Bank dan yang diusulkan melalui Kepala Desa disalurkan melalui kantor pos. Siswa yang diakomodir adalah siswa yang masuk dalam keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). "Memang sampai saat ini ada beberapa masalah yang terjadi di lapangan, yakni adanya data yang tidak sesuai dengan pengusulan, seperti turunnya beberapa nama siswa penerima yang justru disekolah tersebut tidak ada nama-nama yang dimaksudkan. kedua jumlah penerima bantuan yang lebih sedikit dari apa yang diusulkan,"jelasnya. 
      Namun masih menurut Khalimi terkait adanya klaim dari Partai Politik bahwa dana bantuan merupakan usulan dari suatu Partai Politik itu tidak benar dan dirinya juga baru mendengar, termasuk soal adanya dugaan telah terjadi pemotongan. Namun yang pasti secepatnya para pengawas akan dipanggil dan diperintahkan untuk segera turun ke lapangan memberikan penjelasan kepada masyarakat, termasuk melakukan pengecekan. Seperti diketahui selain dana BOS yang diberikan pemerintah untuk membantu para siswa, kini ada pula dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang kegunaannya hampir sama yakni membantu siswa akan tetapi lebih kepada keperluan pribadi yang terkait sekolah bukan untuk di lembaga sekolahnya. Untuk kelas I-VII sejumlah Rp 275, sedangkan kelas VIII-IX sebesar Rp 550 Ribu. (heri)

OL : 19-01-2014.

IKLAN

Arsip Berita