Home » » RAPAT DEWAN PENGUPAHAN BERJALAN ALOT

RAPAT DEWAN PENGUPAHAN BERJALAN ALOT

Written By Media Rakyat on Wednesday, 2 October 2013 | 09:09:00

Ratusan buruh menunggu jalanya rapat.
PEMALANG (Media Rakyat). Penetapan Upah Minimum Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan berjalan alot, bahkan meski rapat mulai digelar sejak pagi hari pukul 09.00 namun hingga pukul 16.00 belum selesai dan dicapai kesepakatan pada pembahasan yang dilakukan disebuah Hotel di Jalan Ahmad Yani, Kamis (26/9). 
      Sementara di dalam ruangan 3 unsur Dewan Pengupahan yakni pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja berunding, dihalaman hotel ratusan pekerja dengan sabar menunggu keputusan dicapai. Bahkan semula mereka bermaksud masuk ke dalam area dalam hotel namun tidak diperbolehkan. 
       Sekretaris Persatuan Serikat Pekerja PT DBG Adisamuputro, mengaku upah ditempatnya bekerja masih kacau karena masih memakai UMK Tahun 2012 Rp 793 Ribu, kedepannya akan  disamaratakan dengan yang lain dan sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak(KHL), "disamping itu mengenai jam kerja di tempat perusahaan kami juga masih kacau tidak sesuai peraturan yang ada" jelasnya.
       Sukarto Wakil Ketua SPN Candi Mekar menuturkan  "Pemerintah menetapkan KHL berdasarkan kebutuhan hidup lajang, padahal kaum buruh sebagian besar sudah berkeluarga. Berdasarkan Survey Aliansi Serikat Pekerja Pantura Barat (Asam Urat) KHL Rp 2,6 sehingga UMK paling tidak sama,"paparya.
      Sementara itu meski pembahasan belum selesai, namun menurut informasi yang disampaikan oleh perwakilan dari Kadin Pemalang Tomo, mengutarakan bahwa sebenarnya kesepakatan sudah tercapai yakni Rp 1.066.000 hanya saja pihak Serikat Pekerja belum mau tandatangan sehingga belum final. Jumlah perkiraan UMK sebesar itu diperoleh dengan asumsi KHL yang diambil adalah Rp. 1.104.244 dari beberapa opsi yang diambil. "Kalau UMK yang diminta pekerja Rp 3 juta jelas diluar kemampuan pengusaha dan itu justru bisa mematikan perusahaan sendiri,"tandasnya.
       Bupati Pemalang H Junaedi SH MM dalam pertemuan sebelumnya dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah, menyarankan agar dalam penentuan UMK di Kabupaten Pemalang harus berimbang dengan memperhatikan kepentingan pengusaha maupun pekerja. Dengan demikian iklim investasi tetap menarik, tapi disisi lain pekerja kesejahteraannya juga meningkat.(heri)

OL : 2 Oktober 2013.

IKLAN

 

Arsip Berita