Home » » PEMKAB TEGAL 'TUTUP MATA' TERHADAP USAHA DOK KAPAL YANG MENYALAHI ATURAN

PEMKAB TEGAL 'TUTUP MATA' TERHADAP USAHA DOK KAPAL YANG MENYALAHI ATURAN

Written By Media Rakyat on Tuesday, 7 May 2013 | 22:51:00

Kegiatan sosialisasi pengamanan wilayah pesisir
Slawi ((Media Rakyat) Tanah milik Negara di wilayah Kabupaten Tegal akhir-akhir ini kerap dikomersilkan atau dijual ke investor yang diduga dilakukan oleh oknum dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, terutama tanah negara yang berada di daerah pesisir pantai di wilayah Kec.Kramat, dan Suradadi. 
       Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kabupaten Tegal, Darsono didampingi Sekretarisnya, Didi Casmudi, membenarkan kasus penjualan tanah tersebut yang kerap terjadi belakangan ini. Ia sangat menyayangkan kenapa Pemkab yang harus nya menjaga dan melindungi tapi kenyataan nya malah melakukan hal itu. jika PEMKAB tidak melindungi tanah sekitar pesisir pantai maka jelas akan berimbas pada kerusakan ekosistem laut. "Sepertinya ini sudah ada kejahatan sistem yang dilakukan oleh Pemkab," ujarnya, saat dalam gelar sosialisasi pengamanan wilayah pesisir/sempadan pantai dan ekosistem laut Kabupaten Tegal, Sabtu (4/5) lalu yang dipusatkan di Balai Desa Munjung Agung Kecamatan Kramat itu, dihadiri Petugas Dislatan Provinsi Jateng Bidang Kelautan, Anggota DPRD Kabupaten Tegal Yuswan Maulana ST. dan juga sejumlah masyarakat nelayan di wilayah Pantura Kabupaten Tegal. 
      Lebih lanjut Darsono  menyebutkan, bahwa tanah pesisir itu dilindungi oleh undang-undang (UU) RI nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Di dalam UU juga mengatakan, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi atau gelombang tertinggi ke arah daratan. Dengan demikian, jika ada bangunan yang didirikan di pesisir pantai, jaraknya harus mengacu pada UU tersebut. Tapi yang terjadi, Pemkab sepertinya tutup mata. Sebab di Desa Purwahamba sedang berjalan pembamgunan DOK pembuatan kapal baru dan service kapal di atas pesisir pantai yang jaraknya kurang dari 100 meter. Padahal sebenarnya pembangunan DOK kapal itu sangat membahayakan bagi kehidupan biota laut dan terumbu karang karena akan tercemari oleh limbah yang dikeluarkan dari bangunan tersebut. "Kami tidak setuju dengan pembangunan dok kapal itu. karena imbasnya jelas akan merusak ekosistem laut. kalau laut sudah tercemar, tentunya nelayan juga akan terkena dampaknya dan bisa mengurangi penghasilan para nelayan". pungkasnya. (Farid/MR/99)

IKLAN

Arsip Berita