Home » » RATUSAN TENAGA HONORER GERUDUK DPRD KAB. PEMALANG

RATUSAN TENAGA HONORER GERUDUK DPRD KAB. PEMALANG

Written By Media Rakyat on Sunday, 14 April 2013 | 09:37:00

Tenaga honorer saat diterma Komisi A DPRD Kab.Pemalang
PEMALANG (Media Rakyat). Sebanyak 1.399 tenaga honorer yang masuk dalam daftar CPNS minta diangkat semua sebagai PNS walaupun nanti masih dilakukan seleksi ujian tertulis oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang. Keinginan tersebut telah disampaikan sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) Pemalang kepada DPRD Kamis (11/4). Mereka mendatangi DPRD agar diperjuangkan keinginannya tersebut. 
      Dalam kesempatan itu FHI diterima oleh Ketua Komisi A Drs Martono didampingi para anggota dewan lainnya. Hadir pula perwakilan dari BKD, Inspektorat dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora). Ketua FHI Rustamaji dalam pertemuan dengan Dewan minta agar ada kepastian hukum status mereka sebagai tenaga honorer kategori II. Jika nanti yang akan diangkat sebagai PNS sebanyak 500 orang, hal itu dianggap tidak menghargai mereka yang sudah lama berjuang sebagai guru honorer. ''Kami mengusulkan agar sebanyak 1.399 tenaga honorer kategori II diangkat semua sebagai PNS. Jangan 500 orang saja,'' katanya.
       Dalam pertemuan itu FHI minta dalam pengangkatan PNS agar tidak dilakukan seleksi tertulis. Apalagi ditetapkan nilai standar untuk bisa lulus. Hal itu akan menyulitkan karena banyak tenaga honorer yang sudah tua. Kalau mau dites agar dilaksanakan secara formalitas saja. Tapi diangkat PNS semua. Disampaikan pula adanya perlakuan diskriminatif yang diterima tenaga honorer lulusan SPG, SGO, PGSDI dan PGA. Karena dalam menerima tunjangan fungsional dan kesra berbeda dengan guru dari PGSD. Bahkan di daerah lain FHI mencatat tunjangan yang diterima selain fungsional dan kesra, juga menerima honor dari APBD Provinsi. Sementara mereka menerima kali pertama bekerja sebesar Rp 25 Ribu/bulan. Kini honor sudah naik menjadi Rp 250 Ribu/ bulan. 
      Menanggapi semua usulan itu Martono mengatakan, pihaknya hanya bisa menampung aspirasi. Kemudian akan diserahkan kepada ekskutif untuk mengambil kebijakan. Di tempat terpisah Kepala BKD Pemalang Drs MA Puntodewo MSi melalui Sekdinnya Mulyanto MAP menjelaskan, foramsi sebanyak 500 orang yang akan diterima sebagai PNS belum pasti. Berdasarkan informasi BKN, penerimaan PNS tahun ini sebesar 30 persen. Tapi belum pasti jumlahnya. BKD tetap akan melaksanakan sesuai prosedur. Kalau sesuai petunjuk BKN harus diseleksi tertulis maka hal itu akan dilakukan. Sedangkan standar nilai yang menentukan adalah BKN.(heri)

IKLAN

Arsip Berita