Home » » DANA DBHCHT DIDUGA DI SELEWENGKAN, KANTOR BUPATI DIGERUDUG MASSA.

DANA DBHCHT DIDUGA DI SELEWENGKAN, KANTOR BUPATI DIGERUDUG MASSA.

Written By Media Rakyat on Wednesday, 6 February 2013 | 19:34:00

         Kendal (Media Rakyat) Puluhan massa dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Rabu siang (6/2) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Kendal. Aksi massa ini meminta pengusutan dugaan penyelewengan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun 2011 senilai Rp 13 miliar. 
         Dengan membawa keranda dan poster tuntutan  yang bertuliskan "ADA DUGAAN DANA DBHCHT DI SELEWENGKAN" dibentangkan oleh pengunjuk rasa dan mendapat pengawalan ketat dari satpol PP dan Polres Kendal.
Massa membawa poster yang bertuliskan kecaman
        Demonstan yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Indonesia meneriakan yel-yel agar pejabat yang bermain dana DBHCHT diusut secara tuntas. Massa menilai DBHCHT senilai Rp 13 miliar yang dikelola oleh 18 satuan kerja perangkat daerah tidak dirasakan petani tembakau secara merata. diduga ada aroma penyelewengan dana tersebut karena banyak yang salah sasaran."Anggaran tersebut diduga diselewengkan, karena petani tembakau masih ada yang belum merasakan dana tersebut," kata Ketua DPD LAKI Jawa Tengah Nur Khamid dalam orasinya. Ia juga meminta Bupati sebagai Kepala Daerah menegur bawahannya yang menyelewengkan dana tersebut. "Padahal dana bagi hasil cukai hasil tembakau sejak tahun 2008 terus bertambah setiap tahunnya, tapi petani tidak merasakan keuntungan dari dana tersebut," imbuhnya. 
       Hingga selesai acara  namun  tidak ada satupun pejabat dari Pemkab Kendal yang menemui pengunjuk rasa tersebut.
      Sementara itu ditemui terpisah Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kendal Mundakir mengatakan, DBHCHT sepenuhnya dikelola oleh Pemkab Kendal. Pihaknya hanya mengawasi penggunaan anggaran dan memberikan masukan dan usulan kepada pemda daerah yang perlu diberi dana tersebut."Kita tidak menerima dana tersebut, karena tugas dari APTI hanya mengawasi dan memberikan usulan saja. Tapi saya mengakui, ada oknum yang menyalahgunakan anggaran tersebut sehingga tidak tepat penggunaannya," jelas Mundakir. (ning)

IKLAN

Arsip Berita